Krisis Listrik di Pajampangan, Masyarakat Audiensi dengan DPRD Sukabumi
SUKABUMIPOST – Wilayah Sukabumi Selatan, khususnya Pajampangan, saat ini menghadapi krisis listrik akibat seringnya pemadaman yang tidak dapat dijelaskan. Keadaan ini mendorong puluhan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Pergerakan Masyarakat Sukabumi Selatan (JPMSS) untuk mengadakan audiensi dengan DPRD Kabupaten Sukabumi pada Selasa, 21 Januari 2025.
Audiensi tersebut berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Bamus) gedung DPRD, dan dihadiri oleh Ketua Komisi II Hamzah Gurnita, serta anggota Komisi III Junajah Jajah Nurdiansyah, Mansurudin, dan Mohammad Reza Taojiri. Aab Abdul Malik, salah satu perwakilan JPMSS, mengungkapkan bahwa kebutuhan listrik di Pajampangan sangat tinggi, namun pemadaman sering terjadi tanpa alasan yang jelas.
“Aliran listrik seperti digilir dengan alasan PLN kekurangan pasokan daya, sehingga alirannya tidak stabil. PLN telah menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mereka akan menambah daya dengan membangun SUTT 150 KVA,” kata Aab.
Aab menambahkan bahwa sebagian tower SUTT dan gardu listrik untuk Pajampangan dan Jampangkulon telah selesai dibangun. Namun, proyek ini terhambat di dua lokasi yang disebut milik PT Cakra, sehingga pembangunan tidak dapat dilanjutkan.
“Hambatan ada di dua titik pembangunan tower SUTT yang tidak diizinkan, karena lahan tersebut milik PT Cakra,” jelas Aab.
Untungnya, pihak DPRD yang diwakili oleh Komisi II dan Komisi III menyatakan dukungannya. “Alhamdulillah kami diterima oleh Komisi II dan Komisi III. Mereka kompak dan mendukung kami. Mereka akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Aab.
Anggota DPRD Junajah Jajah Nurdiansyah dari Komisi III menegaskan bahwa masalah ini akan segera dibahas dengan pimpinan DPRD dan melibatkan pihak terkait, termasuk PLN dan PT Cakra.
“Kegiatan ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Kami akan segera menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pimpinan DPRD dan memanggil pihak terkait untuk mengambil tindakan cepat,” ujar Junajah.
“Semoga segera ada tindakan konkret. Kami akan panggil pihak PLN dan perusahaan terkait sesuai dengan aspirasi masyarakat Pajampangan yang sudah lama mengeluhkan hal ini,” tambahnya.
