DPRD Kabupaten Sukabumi Dorong Relokasi Warga Terdampak Pergerakan Tanah di Pabuaran

SUKABUMIPOST – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Paoji, berkomitmen untuk mendorong relokasi warga yang terdampak pergerakan tanah di Kecamatan Pabuaran ke lokasi yang lebih aman. Pernyataan ini disampaikannya setelah mendampingi kunjungan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, pada Minggu (14/12/2024).

Paoji mengungkapkan bahwa pergerakan tanah yang paling parah terjadi di Desa Lembur Sawah, meskipun ada tujuh desa lain di Kecamatan Pabuaran yang juga terkena dampak, termasuk banjir bandang.

“Ada beberapa desa yang terdampak, seperti Sukajaya, Kampung Sawah, Sirnasari, dan Bantarsari. Meskipun banjir hanya lewat, pergerakan tanah di sini sangat berbahaya,” ujarnya.

Sebagai bentuk kepedulian, Paoji bersama Fraksi PDI Perjuangan Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi segera memberikan bantuan.

“Kami langsung merespons dengan menyalurkan bantuan berupa tenda darurat. Awalnya kami memasang 10 tenda, kemudian meningkat menjadi 17 tenda, dan kami terus berkoordinasi untuk menambah lagi,” tambah Paoji.

Terkait rencana relokasi warga, Paoji menyampaikan bahwa Menteri Lingkungan Hidup telah melakukan pengecekan lapangan dan memprioritaskan penanganan darurat, termasuk pengadaan fasilitas MCK dan distribusi pipanisasi sepanjang 5 km untuk kebutuhan air bersih.

“Sementara itu, untuk relokasi pengungsi, kami telah mengusulkan agar lahan di dekat kehutanan bisa dimanfaatkan,” jelas Paoji.

Namun, ia menambahkan bahwa prosedur perizinan untuk penggunaan lahan kehutanan masih menjadi tantangan.

“Kami berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan dukungan untuk mempermudah proses perizinan, mengingat kebutuhan mendesak ini demi keselamatan warga,” ujarnya.

Paoji juga memastikan bahwa Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Kementerian Kehutanan, untuk memastikan lahan tersebut segera dapat digunakan untuk relokasi.

“Kami akan membantu mempercepat perizinan, meskipun dalam kenyataannya masih banyak kendala di lapangan, meski perizinan sudah dipermudah sejak era Presiden Jokowi,” paparnya.

Ia mengapresiasi kerja sama antara Forkompimcam, Pemda Kabupaten Sukabumi, dan kementerian yang telah merespons dengan cepat. “Kami sudah menyampaikan kepada Pak Menteri, dan beliau siap untuk memberikan dukungan,” tambahnya.

Menurut Paoji, Menteri Lingkungan Hidup akan mengajukan permohonan kepada Presiden untuk memastikan proses relokasi berjalan lancar.

“Ada lahan kehutanan yang tidak terkelola dengan baik, kenapa tidak dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat? Program KLHK yang sejalan dengan kebijakan Presiden dapat menjadi solusi,” tegasnya.

Warga yang terdampak pergerakan tanah sangat membutuhkan tempat tinggal yang aman dan layak. Paoji berharap relokasi dapat segera terwujud tanpa menunggu bertahun-tahun.

“Kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Masyarakat sangat mengharapkan relokasi agar mereka bisa hidup tenang dan aman,” ujarnya.

Sebagai anggota DPRD, Paoji berjanji akan terus memberikan dukungan dan memantau perkembangan proses relokasi ini. “Kami akan terus memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak warga yang terdampak, termasuk memperkuat kolaborasi dengan instansi terkait seperti Perhutani, Perkebunan, dan Kehutanan,” tutupnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *