Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Bupati Jawab Pandangan Fraksi Tentang APBD Anggaran 2024
PALABUHANRATU – Bahas penyampian jawaban Bupati Sukabumi terhadap pandangan umum fraksi fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi atas raperda tentang APBD tahun anggaran 2024, DPRD bersama pemerintah daerah gelar rapat paripurna. Rabu, (8/11).
Ketua DPRD Yudha Sukmagara mengatakan, terkait raperda tentang anggaran APBD tahun 2024 saat ini memasuki jawaban bupatinatas pandangan fraksi fraksi yang telah di sampaikan pada rapat paripurna sebelumnya.
“Sudah disampaikan dari tiap-tiap Fraksi dijawab oleh Pak Bupati dari mulai fraksi Gerindra sampai dengan fraksi PPP, tadi sudah dijawab oleh Bupati di rapat paripurna dan juga sudah ditentukan masuk ke jadwalisasi pembahasan selanjutnya,” ujar Yudha.
Nantinya, kata Yudha lagi pembahasan APBD 2024 akan dilakukan melalui komisi-komisi bersama-sama dengan mitra-mitra kerjanya yakni para perangkat-perangkat daerah yang sudah dijadwalkan.
“Mulai Kamis, Jumat, Senin dan Selasa, nah selanjutnya nanti akan ada rapat komisi dengan badan anggaran, untuk hasil dari rapat dengan mitra setelah itu akan di agendakan rapat bersama dengan TAPD untuk kita nanti menyepakati dan menyetujui anggaran 2024,” bebernya.
Sementara itu bupati Sukabumi Marwan Hamami menambahkan sebelum penetapan APBD 2024 memang perlu adanya sinkronisasi potensi potensi anggaran bersama dengan DPRD, karena banyak faktor yang saat ini mempengaruhi perubahan anggaran.
“Penetapan APBD 2024 terdapat masukan dan harapan harapan, ini harus disinkronkan dengan potensi kondisi keuangan walaupun banyak faktor terutama kondisi kondisi secara global,” timpalnya.
“Misalnya daya beli masyarakat turun, ternyata banyak mempengaruhi kepada capaian PAD dan kecapaian APBN walaupun hari ini secara kenaikan anggaran dari pusat itu terlihat, tetapi anggaran itu sudah di arahkan sudah tidak bisa lagi rubah,” terangnya.
Menurut Marwan, kebutuhan daerah masuk sudah dan terkondisikan dengan sudah jelas, namun meski sudah pasti jelas, saat ini terkendala proses yang biasanya penentuan kebijakan anggaran bisa di selaraskan dengan kepentingan daerah.
“Ada penyesuaian penyesuaian dengan dengan tim anggaran DPRD untuk bisa menyelaraskan anggaran tadi,kadang-kadang kesulitan utama ketika anggaran ini kelihatan Besar harapan masyarakat besar, tetapi kita sulit untuk melakukan intervensi anggaran itu untuk kondisi di lapangan, makanya butuh bantuan dari teman-teman di media atau dari mengawasi pembangunan yang hari ini dilaksanakan di lapangan,” tandasnya. (Ndi)