Ratusan Program Hingga Bumdes, Dewan Dapil I Apresiasi Musrenbang Cikakak Sukabumi
SUKABUMI – Para kepala desa saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mengusulkan ratusan rencana pembangunan yang dilaksanakan di aula kantor Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Selasa, (14/2/2023).
Ada yang menarik, dari ratusan usulan dalam musrenbang kecamatan Cikakak untuk pembangunan 2024 ini, persoalan keberadaan Bumdes menyeruak menjadi pembahasan para kepala desa.
Plt. Camat Cikakak, Sutopo mengatakan usulan masing masing Kepala Desa di Kecamatan Cikakak akan dibawa dalam pembahasan musrenbang tingkat kabupaten.
Namun begitu, Sutopo berharap, dari ratusan usulan yang dikemukakan para kepala desa ini bisa berjalan dengan baik, yakni bisa terlaksananya pembangunan yang diharapkan masyarakat.
“Kepala desa harus mengupayakan skala prioritas, sekarang dituntut mereka untuk berbenah, untuk perubahan karena saat ini sudah mulai ke arah normal keuangan sudah mulai stabil,” ungkap Sutopo.
Namun, tambah Sutopo itu semua didasari kemampuan masing-masing, “tidak lantas setiap kegiatan yang ada di wilayah bisa didanai keuangan desa, tapi bukan berarti yang tidak diprioritaskan tidak penting,” sambungnya.
Adapun jumlah usulan, kata Sutopo terdapat seratusan yang masuk skala prioritas dan akan dibawa dalam musrenbang tingkat Kabupaten
Sutopo berpesan saat pembangunan sudah terlaksana, para kepala desa bersama masyarakat menjaganya.
“Ketika hasil pembangunan itu bisa dilaksanakan, sebaiknya hasilnya dipelihara dengan sebaik baiknya,” jelasnya.
Mengenai keberadaan bumdes, lanjut Sutopo, saat ini tidak ada lagi penyertaan modal dari Pemdes ke Bumdes, para kepala desa harus pinter-pinter dalam mengelola Bumdes yang sudah ada.
“Para kepala desa harus bisa menjalankan apa yang telah diwariskan, mudah-mudahan harapan besar bumdes di masing-masing desa di kecamatan Cikakak bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” terangnya
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi yang didampingi anggota DPRD dari fraksi PKS Leni Liawati dan Nasrudin Sumitrapura dari F-PDIP mengatakan, masih banyak kendala ataupun persoalan di desa karena anggaran saat ini sangat minim.
Namun demikian, Badri mengapresiasi atas terlaksananya musrenbang tersebut, kehadiran anggota DPRD dalam kegiatan tersebut untuk mendorong dan menampung skala prioritas masing-masing desa agar terlaksana dengan baik.
“Karena ini menjadi kewajiban, tadi ada penyampaian ternyata hasil musrenbang ini lebih banyak diakomodir oleh pokok-pokok pikiran DPRD,” jelasnya.
Artinya, kata Badri, aspirasi yang masuk ke DPRD terjawab dengan baik, namun ini berkat kerjasama antara DPRD dan pemerintah, sama sama berjuang untuk membangun, karena kebijakan itu ada di eksekutif dan legislatif.
Dengan kembali menghangatnya terkait keberadaan bumdes, kata Badri, sesuai opini dipemberitaan 70 persen mati, ternyata memang karena berbagai hal, salah satunya ada yang belum terdaftar, ada yang sudah terdaftar tapi tidak aktif, terutama sumberdaya manusia dan permodalan.
“Nah ini harus menjadi perhatian kita, makanya perlu sokong anggaran yang kuat. Bumdes ini kaki tangan desa harus bisa menghidupkan sama sama bagaimana bisa berkembang, bisa maju, bikin sejahtera,” terangnya.
Badri mengungkapkan jika dirinya sudah sampaikan hal tersebut ke DPMD, “ini yang harus didukung, insya Allah nanti kita akan dukung kebijakan-kebijakannya, pembinaan SDMnya. Secara umum memang kita perlu Bumdes ini menjadi skala prioritas karena kalau Bumdes ini bisa berjalan masyarakat akan terangkat dari sisi kesejahteraan,” pungkas ketua fraksi Partai Demokrat tersebut.
